Dalam kurun waktu kurang dari dua hari, dua negara bagian di Amerika Serikat—New Hampshire dan Arizona—telah meresmikan undang-undang yang memungkinkan mereka untuk menyimpan Bitcoin sebagai bagian dari cadangan strategis negara. Ini merupakan perkembangan penting dalam dunia kripto, menandai langkah awal adopsi institusional oleh pemerintah negara bagian.
New Hampshire: Langkah Progresif Menuju Diversifikasi Dana Publik
Pada tanggal 6 Mei 2025, Gubernur Kelly Ayotte menandatangani House Bill 302, menjadikan negara bagian ini yang pertama di AS yang secara eksplisit mengizinkan investasi publik dalam Bitcoin dan logam mulia.
Detail UU HB 302:
- Bendahara negara bagian diberi wewenang untuk mengalokasikan hingga 5% dari total dana cadangan ke dalam aset seperti Bitcoin, emas, dan perak.
- Syaratnya: aset digital yang digunakan harus memiliki kapitalisasi pasar lebih dari $500 miliar, yang saat ini hanya dimiliki oleh Bitcoin.
- Penyimpanan dilakukan melalui lembaga kustodian teregulasi atau produk ETF yang terdaftar.
- UU ini akan mulai berlaku dalam 60 hari, membuka jalan bagi New Hampshire untuk memimpin dalam diversifikasi aset publik dengan pendekatan teknologi.
“New Hampshire telah lama membangun reputasi sebagai pusat inovasi kripto. Undang-undang ini mencerminkan komitmen kami untuk menjadi pemimpin dalam sektor ini,”
— Rep. Keith Ammon, penggagas utama RUU tersebut.
Arizona: Strategi Konservatif Lewat Aset Kripto Tidak Diklaim
Berbeda dari New Hampshire, Arizona mengambil pendekatan lebih konservatif namun tetap signifikan. Pada 8 Mei 2025, Gubernur Katie Hobbs menandatangani House Bill 2749, yang memungkinkan negara bagian menyimpan aset kripto tidak diklaim — termasuk Bitcoin — sebagai bagian dari cadangan negara.
Tetapi, ada pembatasan penting:
- UU ini melarang penggunaan dana publik untuk membeli Bitcoin secara langsung.
- Tujuannya lebih fokus pada pengelolaan aset digital yang masuk ke negara melalui properti tidak diklaim, bukan investasi spekulatif.
Gubernur Hobbs sebelumnya memveto Senate Bill 1025 yang memungkinkan penggunaan hingga 10% dana publik untuk investasi kripto, dengan alasan risiko terhadap dana pensiun.
📝 “Kami tidak akan menjadikan pensiun warga Arizona sebagai arena eksperimen aset digital.”
— Gubernur Katie Hobbs, dalam surat vetonya.
Konteks Nasional: Tren Menuju Bitcoin Sebagai Cadangan Pemerintah
Langkah New Hampshire dan Arizona bukan kebetulan. Sejak Donald Trump kembali maju sebagai calon presiden dan mengusulkan pembentukan cadangan Bitcoin nasional, lebih dari 16 negara bagian lain sedang mempertimbangkan legislasi serupa.
Fakta Menarik:
- Beberapa negara bagian seperti Texas dan Florida sudah mengevaluasi penggabungan kripto dalam pengelolaan dana abadi.
- Di tingkat federal, OCC (Office of the Comptroller of the Currency) telah menyatakan bahwa bank nasional dapat menyimpan aset kripto untuk klien.
- Namun, Federal Reserve masih belum memberikan panduan jelas, menunjukkan adanya ketegangan internal dalam kebijakan moneter nasional terhadap kripto.
Dampak pada Pasar dan Sektor Keuangan
Pengesahan undang-undang ini langsung direspons oleh pasar:
- ETF Bitcoin seperti BlackRock’s IBIT dan Fidelity’s FBTC mengalami arus masuk besar.
- Investor institusi dan hedge fund memandang pengesahan ini sebagai legitimasi tambahan terhadap Bitcoin sebagai aset safe-haven.
- Dominasi Bitcoin terhadap altcoin juga meningkat, mencerminkan arus modal ke aset yang dianggap “blue-chip” dalam kripto.
Awal dari Era Baru Adopsi Pemerintah
Dalam sejarah adopsi Bitcoin, 2025 bisa menjadi titik balik ketika pemerintah negara bagian mulai memposisikan BTC sebagai aset strategis—bukan hanya untuk lindung nilai terhadap inflasi, tetapi juga sebagai cadangan masa depan yang tahan terhadap sistem keuangan konvensional.
Langkah New Hampshire dan Arizona membuka preseden penting:
Bahwa Bitcoin tidak lagi dianggap spekulatif, tetapi sebagai alat keuangan nasional yang sah.
